Anggaran Bansos Pemkab Blora 2026 Dipangkas hingga Rp1 Miliar

Luluk Kusuma Agung Ariadi, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora (DOK/ANTARA).

JATENG - Pos anggaran bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Kabupaten Blora pada tahun 2026 diproyeksikan turun sekitar Rp1 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, sesuai rancangan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Blora, Luluk Kusuma Agung Ariadi, menyampaikan bahwa pada RKPD 2026, dana bansos dialokasikan sekitar Rp1,2 miliar dan seluruhnya diperuntukkan untuk kepesertaan BPJS Kesehatan.

“Anggaran Rp1,2 miliar di RKPD 2026 semuanya untuk BPJS Kesehatan dengan sumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)” jelasnya, Selasa (25/11).

Sementara itu, pada tahun 2025 anggaran bansos mencapai Rp2,3 miliar, yang terbagi untuk kebutuhan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Penurunan ini terjadi karena sebelumnya masih banyak perusahaan yang belum menunaikan kewajiban pembayaran iuran pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan.

Baca juga: Pemprov Jateng Gelontorkan Rp75 Miliar untuk Perbaikan Jalan di Blora

“Tahun ini saja sudah berkurang Rp1 miliar dari seharusnya Rp3 miliar. Tahun 2026 tinggal fokus pada BPJS Kesehatan,” lanjutnya.

Selain anggaran dalam RKPD, nilai bansos yang bersumber dari DBHCHT juga diperkirakan ikut menurun. Bantuan langsung tunai (BLT) bagi buruh tani tembakau disebut berpotensi dipangkas karena penurunan dana yang cukup signifikan.

“BLT untuk buruh tani tembakau kemungkinan berkurang, masih menunggu pembahasan dengan Kemenkeu. Tahun ini nilainya Rp1,2 juta per penerima,” ungkap Luluk.

Pemprov Jawa Tengah juga diprediksi akan melakukan pengurangan BLT untuk buruh pabrik rokok sebagai dampak menurunnya dana DBHCHT tahun 2026.

“Provinsi juga mengalami pemotongan, sehingga kalau dibagikan utuh hanya sedikit buruh yang bisa menerima,” tambahnya.

Sebagai informasi, alokasi DBHCHT untuk Jawa Tengah tahun 2026 hanya sekitar Rp764,87 miliar, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp1,4 triliun.