JATENG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Purbalingga bersiaga menghadapi potensi kekeringan pada musim kemarau 2026. Berdasarkan prakiraan BMKG, kemarau panjang berpotensi terjadi, sehingga BPBD menyiapkan langkah antisipatif sejak dini.
Kepala Pelaksana BPBD Purbalingga, Revon Haprindiat, mengatakan berbagai upaya telah dilakukan, antara lain:
- Rapat koordinasi dengan PDAM, PMI, dan Baznas untuk memastikan suplai air bersih
- Penyiapan SK status kekeringan dan kebakaran hutan/lahan (karhutla)
- Pengajuan penambahan anggaran ke pemda
- Pengecekan armada distribusi air bersih
Berdasarkan data kemarau ekstrem 2023, sebanyak 91 desa/kelurahan di 16 kecamatan terdampak kekeringan. Bantuan air bersih yang disalurkan mencapai 2.597 tangki (11,6 juta liter) selama 108 hari, menggunakan armada dari BPBD, PDAM, dan PMI.
"Data ini menjadi acuan prioritas penanganan, terutama di wilayah yang kerap kesulitan air bersih saat kemarau," ujar Revon, Rabu (8/4).
BPBD juga memetakan ulang sumber mata air pascabencana banjir dan longsor Januari 2026. Mata air Sikopyah yang sempat terdampak kini sudah bisa dimanfaatkan warga meski masih dalam proses perbaikan permanen.
Selain kekeringan, BPBD meningkatkan kewaspadaan terhadap karhutla, khususnya di lereng Gunung Slamet. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terus digencarkan.
Revon mengimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Antara