Pasca Demo dan Kebakaran, Pekalongan Dapat Bantuan Besar dari Pemprov Jateng

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, kepada Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arslan Djunaid, di kantor Bappeda Kota Pekalongan (DOK/Humas Pemprov Jateng)

JATENG - Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Selasa (2/9/2025), mengunjungi kantor Bappeda Kota Pekalongan, kunjungan tersebut dalam rangka memberikan bantuan kepada pemerintah Pekalongan dalam rangka pemulihan (recovery) kantor pemerintah Kota Pekalongan, yang sempat terbakar beberapa waktu lalu.

Bantuan diserahkan langsung kepada Achmad Afzan Arslan Djunaid,  selaku wali kota Pekalongan oleh Ahmad Luthfi.

Baca juga: Pemprov Jateng Gelontorkan Rp1 Miliar Demi Percepatan Penanggulangan TBC

Pasca kegiatan aksi demo beberapa waktu lalu Kota Pekalongan sempat mengalami kekacauan, namun saat ini Kondisinya sudah semakin kondusif, tutur Ahmad Luthfi saat menyerahkan bantuan.

Bantuan tersebut meliputi bantuan belanja bagi hasil pajak kepada Kota Pekalongan senilai Rp54,2 miliar, bantuan tak terduga (BTT) Rp1,5 miliar, bantuan sarana prasarana Rp700 juta, TMMD Rp697 juta, bantuan pendidikan untuk 50 kegiatan total Rp2 miliar, bantuan Kelompok Usaha Bersama (Kube) untuk 10 kelompok total Rp200 juta, bantuan sambungan listrik rumah sebanyak 5 unit total Rp6,1 juta, bantuan pembangunan PLTS rooftop senilai Rp60 juta.

Baca juga: Brebes Selenggarakan Perlombaan MTQ XXXI 2025 Untuk Asah Kemampuan Peserta

Disamping itu juga terdapat bantuan hibah untuk organisasi masyarakat dan yayasan pendidikan sebanyak tiga lembaga dengan nilai total Rp110 juta, bantuan hibah pendidikan keagamaan/ gobang keagamaan untuk 4 lembaga sebesar Rp230 juta, bantuan insentif pengajar keagamaan sebanyak 2.589 dengan nilai Rp1 miliar, dan Penghargaan Pangripta Abipraya Kota Pekalongan Rp275 juta.

Menurut Achmad Afzan Arslan Djunaid, selaku Wali kota Pekalongan menjelaskan bahwa meskipun terdapat kerusakan pada kantor Setda dan kantor DPRD Kota Pekalongan sempat terbakar pada 30 Agustus 2025 lalu, namun terkait fasilitas publik masih tetap berjalan.