Pakar Minta Pemerintah Serius Atasi Kesenjangan Sosial, Pemicu Gelombang Demo

Prof Slamet Rosyadi, pakar kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto (DOK/ANTARA)

JATENG – Pakar kebijakan publik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof. Slamet Rosyadi, menilai pemerintah perlu benar-benar serius dalam menyikapi persoalan ketimpangan sosial yang belakangan memicu aksi demo di berbagai daerah.

Menurutnya, aksi protes muncul karena ada sikap berlebihan dari sebagian anggota DPR, terutama soal wacana kenaikan gaji serta beban pajak yang justru ditanggung negara. Hal ini, kata Slamet, terasa kontradiktif dengan kondisi masyarakat yang sudah patuh membayar pajak, tapi tidak merasakan manfaatnya secara nyata. “Kesan yang muncul, pajak hanya dinikmati pejabat. Inilah yang memperlebar jurang ketimpangan,” ujarnya.

Baca juga: Luthfi Dorong Kolaborasi Bentuk Generasi Unggul Lewat Pramuka

Ia menegaskan, pemerintah perlu segera mempersempit kesenjangan tersebut dengan kebijakan nyata yang langsung dirasakan masyarakat, misalnya lewat subsidi atau program bantuan lain.

Selain itu, Slamet juga mengingatkan agar aparat berhati-hati dalam menangani aksi demonstrasi. “Kalau ada korban, situasi bisa makin memanas. Jangan sampai blunder di lapangan justru memperbesar masalah,” tegas Dekan FISIP Unsoed itu.

Baca juga: Pasca Aksi Ricuh, Wali Kota Medan Ajak Semua Pihak Jaga Kedamaian Kota

Ia mencontohkan, insiden dalam demo di Jakarta beberapa waktu lalu yang menelan korban jiwa justru memperburuk keadaan dan memperbesar eskalasi. Karena itu, ia menekankan pentingnya langkah hati-hati dan terukur dari aparat maupun pemerintah.

“Fokusnya jangan sampai ada korban lagi. Kalau demo makin meluas dan banyak pihak ikut terlibat, situasi bisa tidak terkendali,” katanya.