Pemprov Jateng Beri Diskon Pajak Kendaraan 5 Persen hingga Akhir 2026

Sekretaris Daerah Jawa Tengah Sumarno bersama Plt Kepala Bapenda Jateng Masrofi menyampaikan keterangan kepada media di Semarang (Dok. Antara).

JATENG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan relaksasi atau diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 5 persen yang berlaku hingga akhir tahun 2026. Kebijakan ini merespons dinamika masyarakat terkait kenaikan pajak yang dirasakan belakangan ini.

Sekretaris Daerah Jateng, Sumarno, menjelaskan bahwa kenaikan yang dimaksud sebenarnya berasal dari kebijakan opsen pajak sebesar 13,94 persen yang diterapkan pada 2025 sesuai UU No. 1/2022 tentang HKPD dan PP 35/2023.

Pada tahun 2025, masyarakat Jateng tidak merasakan beban opsen karena ada diskon di Januari-Maret. Namun, awal 2026 belum ada relaksasi, sehingga kenaikan pajak terasa signifikan, bahkan ada keluhan kenaikan hingga 60 persen yang viral di media sosial.

“Gubernur Ahmad Luthfi menginstruksikan pengkajian ulang. Hasilnya, kami putuskan memberi diskon 5 persen untuk PKB tahun ini,” ujar Sumarno, Jumat (13/2).

Selain diskon PKB, Pemprov Jateng juga masih memberlakukan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II untuk kendaraan bekas. Namun, pemilik tetap harus membayar:

• PKB
• PNBP STNK/TNKB/BPKB
• SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan)

Plt. Kepala Bapenda Jateng, Masrofi, menambahkan bahwa kebijakan ini mempertimbangkan daya beli masyarakat, kondisi sosial ekonomi, APBD, dan keberlanjutan pembangunan. “Hasil kajian sudah dilaporkan ke Gubernur dan akan diterapkan tahun ini,” katanya.

Dengan kebijakan ini, diharapkan keluhan masyarakat dapat teredam dan kepatuhan membayar pajak tetap terjaga.