BMKG Tekankan Mitigasi Terpadu untuk Hadapi Ancaman Siklon Tropis

Ketua Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap, Teguh Wardoyo (DOK/ANTARA).

JATENG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan yang terintegrasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam menghadapi potensi siklon tropis melalui mitigasi yang terencana dan kolaboratif.

Teguh Wardoyo, Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, menyampaikan pada Rabu (3/12) bahwa wilayah selatan Jawa Tengah termasuk zona yang rentan terdampak siklon tropis hingga Februari 2026.

Karena itu, ia menegaskan perlunya penguatan sistem peringatan dini serta respons cepat yang komprehensif. BMKG, lanjutnya, memastikan informasi potensi siklon dapat diterima publik dengan cepat melalui media massa, SMS blast, hingga aplikasi pesan instan.

“BMKG terus meningkatkan akurasi data cuaca dan pemodelan untuk memprediksi arah dan intensitas siklon dengan lebih tepat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya kerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), termasuk penyiapan dana darurat dan penempatan logistik serta alat berat di titik rawan bencana.

Baca juga: Kenyamanan dan Keamanan Jadi Fokus Utama Dalam Berwsata, BPBP Batang Gelar Pelatihan Tanggap Bencana

Di tingkat daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diminta untuk memiliki rencana kontingensi yang jelas, meliputi kesiapan shelter, jalur evakuasi, hingga latihan penanganan bencana secara berkala. Pemeriksaan drainase, tanggul, bendungan, dan infrastruktur vital juga harus dilakukan terus-menerus sebagai langkah mitigasi.

Dalam penguatan ketahanan daerah, peran masyarakat sangat krusial. Teguh mendorong pembentukan kembali Desa Tangguh Bencana (Destana) disertai pelatihan seperti P3K, pengelolaan dapur umum, dan evakuasi mandiri.

“Masyarakat harus menjadi pelaku aktif dalam kesiapsiagaan, bukan hanya penerima dampak,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa komunikasi kebencanaan harus membangun kewaspadaan tanpa menciptakan kepanikan. Pesan harus disampaikan secara jelas, kredibel, dan konsisten, dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan kepala desa agar warga tetap tenang.

Latihan penanganan bencana secara rutin dinilai dapat membuat masyarakat bergerak berdasarkan pengalaman, bukan kepanikan, ketika situasi darurat terjadi.

Selain itu, Teguh menegaskan pentingnya mencegah hoaks terkait informasi bencana. BPBD diminta menyediakan satu pintu informasi resmi 24 jam yang terus diperbarui.

Ia juga mendorong peningkatan literasi digital serta pemanfaatan media sosial untuk menandai akun resmi dan mempercepat penanganan disinformasi.

“Dengan mitigasi yang menyeluruh dan komunikasi yang efektif, risiko bisa ditekan dan masyarakat akan lebih terlindungi,” tutupnya.