JATENG - Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa Bus Trans Jateng yang dikelola pemerintah provinsi bukan untuk kepentingan bisnis, meski nantinya menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD). “Nafas transportasi umum itu pelayanan, bukan bisnis. Prinsipnya saya setuju jika Trans Jateng dikelola secara BLUD,” ujarnya.
Baca juga: Transportasi Umum Jateng Makin Modern dengan Sistem Pembayaran Non Tunai
Kepala Dinas Perhubungan Jateng, Arif Djatmiko, menyebutkan Trans Jateng terus berkembang sejak 2017. Tahun lalu tercatat 9,5 juta penumpang, menunjukkan semakin banyak masyarakat yang terlayani. Ke depan, layanan ini akan diintegrasikan dengan angkutan subregional, kota, dan pedesaan agar sistem transportasi lebih efisien.
Sejak diluncurkan, Trans Jateng memiliki 7 koridor dengan 115 bus, melayani 40% kabupaten/kota di Jawa Tengah. Target 2030, jumlah koridor akan bertambah menjadi 12, menjangkau hampir 63% wilayah provinsi, sehingga layanan transportasi publik semakin luas dan terintegrasi.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: ANTARA