Para anggota Komisi X DPR RI dan pejabat Pemkab Magelang (Pemkab Magelang).
JATENG - Komisi X DPR RI mengunjungi Pemkab Magelang untuk berdiskusi soal pelestarian cagar budaya, terutama kawasan Borobudur. Dalam pertemuan itu, Komisi X menampung masukan daerah dan menyoroti tumpang tindih regulasi yang membuat pengelolaan situs budaya kurang optimal.
Wakil Ketua Komisi X, Esti Wijayati, menegaskan perlunya sinkronisasi aturan agar pelestarian berjalan lebih efektif. Ia juga menyinggung rumitnya pengelolaan Borobudur yang melibatkan banyak lembaga.
Baca juga: Kuota Pengunjung Naik, Kini 4.000 Wisatawan Bisa Naiki Candi Borobudur Setiap Hari
Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, menyambut baik kunjungan ini dan berharap kolaborasi pusat dan daerah bisa mempercepat pelestarian budaya serta meningkatkan ekonomi lokal. Ia menyoroti masih minimnya pendataan seni desa dan perlunya pemerataan manfaat wisata Borobudur.
Badan Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah X menambahkan bahwa persoalan regulasi dan insentif bagi pemilik situs budaya masih menjadi tantangan utama. DPR RI berkomitmen membawa masukan daerah ke tingkat nasional demi pengelolaan warisan budaya yang lebih harmonis dan berkelanjutan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Pemkab Magelang