Muhammadiyah Dorong Akademisi Teliti Dampak Peraturan pada Masyarakat

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M. Busyro Muqoddas (DOK/ANTARA)

JATENG - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mendorong kalangan akademisi, khususnya dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah, untuk melakukan riset yang menganalisis dampak berbagai peraturan terhadap kehidupan masyarakat.

“Banyak persoalan yang kami temui di Indonesia berakar dari sisi hulu, yaitu peraturan dan kebijakan yang mengatur kehidupan,” ujar Busyro saat membuka Pelatihan Ideologi Kepemimpinan Regional Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jawa Tengah di Pekalongan, Minggu, 7 September 2025.

Ia menambahkan, masalah yang muncul di daerah sebenarnya merupakan efek hilir dari kebijakan tersebut. “Selama ini, peraturan sering dibuat berdasarkan asumsi atau kepentingan tertentu, bukan dari persoalan nyata di masyarakat,” jelasnya.

Baca juga: Tinjau Program MBG, Bupati Rembang Minta Variasi Menu dengan Ikan Laut

Busyro memberi contoh UU Cipta Kerja dan UU Minerba, yang dalam implementasinya menimbulkan perdebatan di masyarakat. Ia juga menyinggung pengembangan kawasan Rempang di Kepulauan Riau yang sempat memicu kontroversi, baik secara fisik maupun sosial.

Sementara itu, Ketua PWM Jawa Tengah, KH Tafsir, menekankan perlunya kekuatan politik yang didukung ekonomi yang kuat agar tidak dikuasai oleh kepentingan ekonomi tertentu.

Pelatihan LHKP PWM Jateng kali ini mengangkat tema “Meneguhkan Ideologi Islam Berkemajuan dalam Membangun Kepemimpinan Publik yang Berintegritas dan Progresif” dan diikuti 150 peserta. Ketua LHKP PW Muhammadiyah Jateng, Jayusman Arief, menjelaskan bahwa tujuan pelatihan ini adalah membekali kader dengan wawasan ideologis, keterampilan kepemimpinan, serta kemampuan membaca dinamika sosial-politik secara bijaksana.

“Kegiatan ini juga menjadi wadah konsolidasi kader potensial Muhammadiyah dari berbagai daerah di Jawa Tengah, yang diharapkan menjadi aktor strategis di ruang publik, baik sebagai legislator, birokrat, pemimpin organisasi masyarakat, maupun penggerak komunitas,” terang Jayusman.

Baca juga: Ratu Ceting, Gerakan Orang Tua Asuh untuk Cegah Stunting di Wuryantoro

Ia menambahkan, pelatihan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan kontekstual agar kader siap mengemban amanah dengan integritas dan keberpihakan jelas kepada kepentingan rakyat. Dengan pendekatan kolaboratif dan progresif, Muhammadiyah berharap lahir pemimpin yang ideologis, matang secara strategi, dan siap membangun masyarakat.

Beberapa narasumber hadir dalam pelatihan, antara lain Dr. Muh Haris (anggota DPR RI), Ketua PWM Jateng Drs. Tafsir, Harun Abdul Khafizh (Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah), Edi Faisol (praktisi media), serta perwakilan Bupati Pekalongan, Ali Reza.