JATENG - Pasca aksi demo beberapa waktu yang lalu, kericuhan dan kerusakan kantor DPRD di beberapa daerah menyebabkan terhambatnya kegiatan pemerintahan, adanya tindakan kericuhan juga mengakibatkan beberapa fasilitas publik mengalami kerusakan.
Di Kota Pekalongan sendiri fasilitas layanan publik dalam kondisi yang aman, kerusakan hanya terjadi di kantor Setda dan kantor DPRD Kota Pekalongan sempat terbakar pada 30 Agustus 2025 lalu.
Baca juga: Pemprov Jateng Gelontorkan Rp1 Miliar Demi Percepatan Penanggulangan TBC
Menanggapi hal tersebut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah turun langsung menuju kantor Bappeda Kota Pekalongan pada Selasa (2/9/2025) dalam rangka memberi semangat dan bantuan keuangan.
Pihak Gubernur Jawa Tengah telah melakukan pengecekan di area kantor DPRD Pekalongan sekaligus mengajak dan memastikan agar fasilitas publik tetap berjalan dengan normal. Ahmad Luthfi mengatakan bahwa pemilihan bangunan-bangunan yang rusak harus dilakukan secepatnya, agar semua masyarakat tetap terlayani dalam hal pemerintahan, walaupun beberapa bangunan masih ada yang rusak, kegiatan pemerintahan sementara dialihkan ke tempat lain sembari menunggu proses perbaikan.
Baca juga: Brebes Selenggarakan Perlombaan MTQ XXXI 2025 Untuk Asah Kemampuan Peserta
Ahmad Luthfi mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesatuan solidaritas dan bersama-sama membangun ikatan sosial yang kuat demi menjaga dan mengamankan wilayah Jawa Tengah supaya senantiasa tercipta iklim demokrasi yang sejuk di provinsi ini.
Ia juga sempat menjelaskan bahwa, kerugian materi di Jawa Tengah secara keseluruhan masih dihitung. Setidaknya dari 35 kabupaten/kota, ada 14 daerah yang harus dilakukan pemulihan (recovery).
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi
Sumber: Humas Pemprov Jateng