Gubernur Ahmad Luthfi Dorong Terobosan untuk Mempercepat Operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Jawa Tengah

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dalam Rapat Konsolidasi Percepatan Operasionalisasi KDMP di Grhadika Bhakti Praja (DOK/Pemprov Jateng).

JATENG – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan telah menyiapkan sejumlah terobosan untuk mempercepat beroperasinya seluruh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di daerahnya. Hingga kini, dari 8.523 koperasi Merah Putih yang sudah berbadan hukum, baru 1.750 unit yang benar-benar aktif.

“Yang sudah berjalan sebanyak 1.750 koperasi, sementara yang belum operasional masih 6.773 unit,” jelas Luthfi dalam Rapat Konsolidasi Satgas Percepatan Operasionalisasi KDMP tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota di Grhadika Bhakti Praja, Kamis (28/8/2025).

Meski ribuan koperasi tersebut belum berfungsi penuh, seluruhnya sudah memiliki gerai. Karena itu, Luthfi meminta Dinas Koperasi untuk terus memberikan pendampingan agar koperasi segera aktif. “Minimal sudah punya gerai, tinggal didorong supaya beroperasi. Setiap hari kami minta Dinas Koperasi untuk melakukan pendampingan,” ujarnya.

Menurut Luthfi, masyarakat Jawa Tengah menunjukkan antusiasme tinggi terhadap program yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini. Bahkan, ada koperasi yang mengelola lebih dari satu gerai. Untuk mempercepat pengoperasian 6.773 KDMP, ia mendorong sekitar 11 ribu ASN Pemprov Jateng ikut menjadi pengurus, serta menyiapkan 29 aset daerah untuk mendukung langkah tersebut.

Baca juga: Diseminasi Zonasi Sampah: Strategi Baru Atasi Kedaruratan Sampah Pemalang

Di samping itu, KDMP diarahkan menjalin kerja sama dengan 7.595 BUMDes. Dukungan juga datang dari BUMD milik Pemprov, seperti PT Jateng Agro Berdikari yang menangani pangan dan distribusi pupuk, serta PT Jateng Petro Energi yang fokus pada energi, khususnya LPG. Luthfi juga mengusulkan penambahan sub pangkalan LPG agar koperasi bisa menjadi pengecer resmi bagi masyarakat.

“Penambahan sub pangkalan LPG di Jawa Tengah perlu segera dilakukan agar distribusi lebih dekat dengan Koperasi Merah Putih. Selain itu, juga perlu aturan teknis mengenai siapa yang bisa menjadi pengecer,” ujar mantan Kapolda Jateng tersebut.

Ia menambahkan, regulasi tata kelola KDMP dari pemerintah pusat sangat dibutuhkan, sebab masih banyak desa yang bingung memulai usaha sesuai dengan potensi wilayah masing-masing.

Baca juga: Forum Pusaka Jateng: Sinergi BI dan ISEI Dukung Penguatan Industri Hulu-Hilir"

Rapat konsolidasi tersebut dihadiri Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menkop Budi Arie, Wamendagri Bima Arya, perwakilan BUMN-BUMD mitra, serta 35 kepala daerah di Jawa Tengah. Dalam forum itu, Zulkifli Hasan menyampaikan apresiasi atas capaian Luthfi karena Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah KDMP aktif terbanyak di Indonesia, yakni 1.750 unit.

“Saya senang dengan kebijakan Gubernur. Tidak harus sempurna di awal, yang penting gerai jalan dulu karena ini pekerjaan besar,” kata Zulhas.