Hari Jadi Banjarnegara 26 Februari 1571 dan Asal-Usul Namanya

Alun-Alun Banjarnegara (Dok. IG @banjarnegarazone - diolah dengan AI)

JATENG - Penetapan Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara melalui Perda Nomor 6 Tahun 2019 bukanlah proses singkat. DPRD Banjarnegara menginisiasi pembahasan melalui pansus sejak 2018, setelah dua kali menggelar sarasehan pada 2015 dan 2017. Minimnya referensi sempat menjadi kendala, bahkan naskah akademik dari Universitas Semarang tak sesuai harapan karena merujuk pada hari jadi Banyumas yang kemudian berubah.

Pencerahan baru muncul setelah Pansus menghadirkan Prof. Sugeng Priyadi dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto sebanyak tiga kali. Dari sinilah disepakati bahwa 26 Februari 1571 menjadi hari jadi Banjarnegara yang sahih secara historis.

Baca juga: Banjarnegara Percepat Pembangunan Hunian Sementara bagi Korban Longsor Pandanarum

Tanggal itu merujuk pada peristiwa Senin Pon, 1 Syawal 978 H atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri. Saat itu, Jaka Kaiman yang baru beberapa hari sebelumnya (22 Februari 1571) diangkat Sultan Pajang menjadi Adipati Wirasaba, mengusulkan pembagian Kadipaten Wirasaba menjadi empat wilayah: Wirasaba, Kejawar, Merden (Pamerden), dan Banjar Petambakan. Usul ini disetujui Sultan Hadiwijaya. Setelah kembali ke Wirasaba, Jaka Kaiman langsung merealisasikan pembagian tersebut. Wilayah Banjar Petambakan inilah yang menjadi cikal bakal Kabupaten Banjarnegara.

Nama Banjarnegara sendiri baru muncul pada masa KRT Dipayudha IV (1831–1846), yang memindahkan pusat pemerintahan ke selatan Sungai Serayu atas izin Pakubuwana VII. Nama itu berarti "banjar" (sawah) yang telah menjelma menjadi "negara" (kota).

Penetapan hari jadi baru ini juga mengakui keberadaan para bupati jauh sebelum 1831. Dalam parade Hari Jadi sebelumnya, hanya nama-nama dari masa KRT Dipayudha IV ke atas yang diarak gambarnya. Kini, daftar kepemimpinan Banjarnegara menjadi lebih utuh, dimulai dari:

1. Kyai Ngabei Wirayudha/Wargadirana (1571–?)
2. Raden Ngabei Banyak Wide (1650–1707)
3. Raden Ngabei Mangunyudha I / "Sedaloji" (1707–1742) – tokoh heroik dalam Perang Pracina melawan VOC.
4. Raden Ngabei Kenthol Kertoyudho / Mangunyudho II (1742–?) – memindahkan pusat pemerintahan ke Banjar Watu Lembu.
5. Mangunyudha III/Mangunbroto (?–1816)
6. Ngabehi Mangunsubroto & Ngabehi Ranudireja (1816–1830) – masa perlawanan terhadap Belanda.
7. KRT Dipayudha IV (1831–1846) – pengubah nama menjadi Banjarnegara.
8. KRT Dipodiningrat (1846–1878) – membantu Banyumas saat banjir besar.
9. KRT Joyonegoro I (1878–1896)
10. KRT Joyonegoro II (1896–1927)
11. Kanjeng Raden Adipati Ario Sumitro Kolopaking Purbonegoro (1927–1957) – Bupati tiga zaman: Belanda, Jepang dan Republik Indonesia serta menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. (BPUPKI).
12. Raden Sumarto (1949–1959)
13. Mas Soejirno (1960–1967)
14. Raden Soedibjo (1967–1973)
15. Soewardji (1973–1980)
16. Winarno Surya Adi Subrata (1980–1986)
17. H Endro Suwaryo (1986–1991)
18. H Nurachmad (1991–1996 & 1996–2001)
19. Ir. H Djasri, MM. MT. (2001–2006 & 2006–2011)
20. Sutedjo Slamet Utomo, SH. M.Hum (2011–2016)
21. Prijo Anggoro Budi Raharjo, SH. M.Si. (Pejabat Bupati 2016–2017)
22. Budhi Sarwono (2017–2021)
23. Syamsudin, S.Pd. M.Pd. (Plh. Bupati, 2021–sekarang)

Dengan penetapan ini, warga Banjarnegara, terutama dari kawasan Banjar Kulon dan Petambakan, merasa akar sejarahnya diakui secara resmi. 26 Februari 1571 kini bukan sekadar tanggal, melainkan pengingat perjalanan panjang yang akhirnya menemukan rumahnya.