Pemkab Pati Siap Perjuangkan Aspirasi Nelayan Soal Harga Solar Non Subsidi

Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menemui nelayan yang berdemo menuntut penurunan harga solar di Alun-alun Pati (DOK/ANTARA).

JATENG - Pemerintah Kabupaten Pati menyatakan siap menyampaikan aspirasi nelayan terkait tingginya harga solar non subsidi yang dinilai memberatkan dan mengancam aktivitas melaut.

Baca juga: Job Connect Fest Magelang Sediakan 2.103 Lowongan Kerja, Buka Peluang Warga Dapatkan Pekerjaan

Pelaksana tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengatakan kenaikan harga BBM saat ini membuat nelayan tidak mungkin melaut. "Dengan harga sekarang, kami sudah hitung, nelayan tidak mungkin bisa melaut," ujarnya, Senin (4/5).

Jika aspirasi tidak ditindaklanjuti pemerintah pusat, Pemkab siap mengawal nelayan hingga ke pusat bersama DPRD setempat.

Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, menegaskan dukungan penuh. DPRD siap mendampingi nelayan ke Jakarta.

Koordinator Lapangan Aksi Damai Nelayan Pati, Muhammad Agung, menuntut harga solar non subsidi diturunkan menjadi sekitar Rp13.600 per liter (maksimal dua kali lipat harga subsidi). Saat ini harga solar untuk nelayan mencapai Rp30.000 per liter, menyebabkan banyak kapal tidak bisa beroperasi.

"Kapal dari Juwana yang berangkat hanya sekitar 15 persen," ujarnya. Jumlah kapal di Kecamatan Juwana berkisar 1.500-1.600 unit. Sejumlah kapal terpaksa kembali ke darat karena tidak mampu membeli BBM.

Nelayan juga mengeluhkan margin laba yang menipis akibat biaya operasional tinggi, sementara harga ikan relatif stabil.