Wali Kota Pekalongan: PKK Jadi Ujung Tombak Edukasi Pemberantasan Rokok Ilegal

Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal 2026 di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan (Pemprov Jateng).

JATENG - Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid (Aaf), menegaskan bahwa Tim Penggerak PKK merupakan ujung tombak edukasi pemberantasan rokok ilegal di tingkat keluarga dan lingkungan.

Hal ini disampaikan usai membuka Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal 2026 di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Selasa (14/4).

Baca juga: Stok BBM Jateng Aman, Masyarakat Diminta Bijak Gunakan Energi

"Peran ibu-ibu PKK sangat strategis karena punya kedekatan langsung dengan masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan keluarga," ujar Aaf.

Menurutnya, kader PKK harus memahami ciri-ciri rokok ilegal, perbedaannya dengan rokok legal, hingga dampak kerugian negara. "Ini penting agar mereka bisa menjelaskan kembali ke masyarakat dengan benar," katanya.

Pemkot Pekalongan juga berencana memperluas sosialisasi ke RT dan RW agar informasi menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Aaf menyoroti tingginya pelanggaran rokok ilegal di Pekalongan. Nilai denda tahun 2025 mencapai Rp124 juta, dan hingga April 2026 sudah Rp55 juta. "Kenapa tidak kapok? Ini harus dievaluasi," tegasnya.

Kepala Bagian Perekonomian Setda, Trieska Herawan, menjelaskan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dialokasikan untuk program strategis, seperti:

• Hampir 60 persen untuk membayar premi BPJS Kesehatan, guna mendukung program Universal Health Coverage (UHC).
• Perlindungan tenaga kerja informal melalui BPJS Ketenagakerjaan (jaminan kematian & kecelakaan kerja)
• Sosialisasi dan pelatihan kerja

"Rokok tanpa pita cukai masih banyak ditemukan di warung kelontong. Ini perhatian serius," pungkas Trieska.